MPO KNPI Laporkan Oknum Anggota DPR RI dan Pejabat Pertamina Terkait Dugaan KKN Dalam Perijinan

MPO KNPI Lapor KPK, Terkait Dugaan KKN Dalam Perijinan SPBU, SPBE, Agen Gas LPG di Tubuh Pertamina

Jakarta - MPO Komite Nasional Pemuda Indonesia, Jumat sore (11/03/2022) melaporkan dugaan adanya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tubuh PT Pertamina ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dugaan itu ditujukan kepada oknum anggota DPR RI Komisi VIi dan oknum pejabat Pertamina.

"Kami melapor KPK sesuai informasi masyarakat, terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dari oknum Anggota DPR RI Komisi VII dan oknum pejabat Pertamina. Dimana dalam hal melalui rekomendasi oknum Anggota DPR RI dalam perijinan kemitraan dengan PT. Pertamina. Diantaranya ijin SPBU, SPBE, Agen Gas LPG dll," kata Lisman Hasibuan Ketua Umum MPO KNPl kepada media, Jumat (11/03/2022) di Jakarta.

Untuk itu MPO KNPI memimta KPK segera bertindak dan menangkap Para Mafia GAS di Pertamina yang melibatkan Oknum Anggota DPR RI. Yang mana terindikasi KKN memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain.

"Adanya praktek KKN oleh oknum anggota DPR RI Komisi VII dan oknum pejabat PT Pertamina tentu merugikan negara. Kami minta KPK untuk mengusut tuntas agar ada keadilan dan penegakan hukum," tandas Lisman mengakhiri pernyataanya. (red)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

Komentar

Postingan populer dari blog ini

LOGIS 08 Dorong Penegakan Hukum Berbasis Keadilan Korektif, Soroti Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

JAKARTA – LOGIS 08 mendorong aparat penegak hukum untuk mengedepankan penegakan hukum yang berbasis pada keadilan yang korektif, terukur, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi. Ketua Umum LOGIS 08, Anshar Ilo, yang juga merupakan mantan Wakil Ketua Umum DPP KNPI, menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana korupsi, termasuk yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, harus diproses secara profesional, objektif, dan tanpa tebang pilih sesuai ketentuan hukum yang berlaku. "Prinsip negara hukum mengharuskan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, apabila terdapat dugaan tindak pidana korupsi yang didukung alat bukti permulaan yang cukup, maka harus ditindaklanjuti melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel," ujar Anshar, Senin, (13/07). Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berorie...

Baca selengkapnya

Panggilan Kedua Bareskrim Jadi Sinyal Serius, Dugaan Pemalsuan Dokumen Tanah 40 Ha Keranga

Jakarta – Perkara dugaan pemalsuan surat dan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat hak milik (SHM) atas lahan seluas kurang lebih 11 hektare di Keranga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, memasuki babak lanjutan. "Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri kembali memanggil sejumlah pihak untuk menjalani klarifikasi kedua terkait laporan polisi yang dibuat oleh pelapor berinisial D," kata Jon Kadis penasehar hukum ahli waris almarhun Ibrahim Hanta, kepada media, Kamis (17/6/2026) di Labuan Bajo. Mrnurut dia, pemanggilan ini dilakukan sebagai bagian dari pendalaman penyelidikan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat, dugaan keterlibatan pihak lain (turut serta dan turut membantu). Selain itu dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses penerbitan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas objek tanah yang menjadi sengketa. "Dua sertifikat yang menjadi perhatian...

Baca selengkapnya

Mahkamah Agung RI Putus Fauzan Fadel Muhammad Wanprestasi, serta Dugaan Penyalahgunaan Dana dan Aset PT GME

Jakarta – Fauzan Fadel Muhammad menjadi sorotan publik dan dunia usaha setelah Mahkamah Agung RI menguatkan putusan yang menyatakan dirinya telah melakukan wanprestasi dalam perkara pinjaman modal usaha. Putusan Kasasi tersebut tercantum dalam Nomor 2344 K/PDT/2026 yang telah diputus pada 08 Juni 2026. Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara tersebut berawal dari gugatan wanprestasi yang diajukan Rosalina, seorang pengusaha manufaktur otomotif nasional. Dalam amar putusan kasasi, Mahkamah Agung RI menyatakan Fauzan Fadel Muhammad telah melakukan wanprestasi dan menghukumnya untuk membayar seluruh kewajiban kepada penggugat secara tunai dan sekaligus. Rincian kewajiban utang tersebut meliputi Pokok Pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000, Bunga sebesar Rp. 292.500.000, serta Denda sebesar Rp. 292.500.000. Dengan demikian, total kewajiban yang harus dibayarkan mencapai Rp. 2.085.000.000,- . ...

Baca selengkapnya

JOE CHL

Cari Blog Ini