Langsung ke konten utama

LAPAS NARKOTIKA RUMBAI GELAR PENCANANGAN DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN KOMITMEN BERSAMA PEMBANGUNAN ZI.

LAPAS NARKOTIKA RUMBAI GELAR PENCANANGAN DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN KOMITMEN BERSAMA PEMBANGUNAN ZI.
Rumbai - Sebagai Bentuk komitmen dalam meraih dan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Lapas Narkotika Rumbai gelar pencanangan dan penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024. Selasa (30/01/2024).

Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas ini merupakan tindaklanjut atas Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, tentang pentingnya membangun budaya kerja anti korupsi serta meningkatkan pelayanan publik di semua instansi pemerintah. Selain itu Penandatangan perjanjian Kinerja ini merupakan langkah kongkrit dalam pembangunan reformasi birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional.

Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai, Henri Alfa Edison Damanik, dalam amanatnya menyampaikan bahwa pentingnya dukungan semua pegawai dalam mewujudkan Lapas Narkotika Rumbai yang bebas dari korupsi. Kalapas juga menegaskan bahwa sebagai abdi negara, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi Masyarakat, karena sejatinya kita bekerja untuk mereka. ”Kita akan terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, sesuai dengan arahan pimpinan dan juga amanat yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan bahwa semua instansi pemerintah harus memberikan yang terbaik bagi Masyarakat dengan tetap berpegang SOP. Semua petugas harus berkomitmen dalam mewujudkan ini, jangan ada yang melanggar. Karena kesalahan satu orang dapat menutupi semua kebaikan yang kita lakukan selama ini. Jauhi korupsi, pungli dan peredaran narkoba yang dapat mencoreng nama instansi dan mengurangi kepercayaan Masyarakat”. Ungkap Kalapas

Komentar

Postingan populer dari blog ini

LOGIS 08 Dorong Penegakan Hukum Berbasis Keadilan Korektif, Soroti Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

JAKARTA – LOGIS 08 mendorong aparat penegak hukum untuk mengedepankan penegakan hukum yang berbasis pada keadilan yang korektif, terukur, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi. Ketua Umum LOGIS 08, Anshar Ilo, yang juga merupakan mantan Wakil Ketua Umum DPP KNPI, menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana korupsi, termasuk yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, harus diproses secara profesional, objektif, dan tanpa tebang pilih sesuai ketentuan hukum yang berlaku. "Prinsip negara hukum mengharuskan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, apabila terdapat dugaan tindak pidana korupsi yang didukung alat bukti permulaan yang cukup, maka harus ditindaklanjuti melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel," ujar Anshar, Senin, (13/07). Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berorie...

Panggilan Kedua Bareskrim Jadi Sinyal Serius, Dugaan Pemalsuan Dokumen Tanah 40 Ha Keranga

Jakarta – Perkara dugaan pemalsuan surat dan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat hak milik (SHM) atas lahan seluas kurang lebih 11 hektare di Keranga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, memasuki babak lanjutan. "Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri kembali memanggil sejumlah pihak untuk menjalani klarifikasi kedua terkait laporan polisi yang dibuat oleh pelapor berinisial D," kata Jon Kadis penasehar hukum ahli waris almarhun Ibrahim Hanta, kepada media, Kamis (17/6/2026) di Labuan Bajo. Mrnurut dia, pemanggilan ini dilakukan sebagai bagian dari pendalaman penyelidikan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat, dugaan keterlibatan pihak lain (turut serta dan turut membantu). Selain itu dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses penerbitan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas objek tanah yang menjadi sengketa. "Dua sertifikat yang menjadi perhatian...

Mahkamah Agung RI Putus Fauzan Fadel Muhammad Wanprestasi, serta Dugaan Penyalahgunaan Dana dan Aset PT GME

Jakarta – Fauzan Fadel Muhammad menjadi sorotan publik dan dunia usaha setelah Mahkamah Agung RI menguatkan putusan yang menyatakan dirinya telah melakukan wanprestasi dalam perkara pinjaman modal usaha. Putusan Kasasi tersebut tercantum dalam Nomor 2344 K/PDT/2026 yang telah diputus pada 08 Juni 2026. Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara tersebut berawal dari gugatan wanprestasi yang diajukan Rosalina, seorang pengusaha manufaktur otomotif nasional. Dalam amar putusan kasasi, Mahkamah Agung RI menyatakan Fauzan Fadel Muhammad telah melakukan wanprestasi dan menghukumnya untuk membayar seluruh kewajiban kepada penggugat secara tunai dan sekaligus. Rincian kewajiban utang tersebut meliputi Pokok Pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000, Bunga sebesar Rp. 292.500.000, serta Denda sebesar Rp. 292.500.000.  Dengan demikian, total kewajiban yang harus dibayarkan mencapai Rp. 2.085.000.000,- . ...